ANGGOTA DPRD TANGGAMUS JADI TERSANGKA KORUPSI, TAK SANGGUP BAYAR PENGACARA

lampungviral.id, Bandar Lampung – Anggota DPRD Tanggamus Basuki Wibowo yang menjadi tersangka kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) bantuan peternakan lebah tahun 2021, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, pada Selasa (10 Oktober 2023).

Namun pada sidang perdana kali ini, anggota DPRD Tanggamus Basuki Wibowo tidak didampingi oleh pengacara.

Ketua Hakim Lingga Setiawan pun mempertanyakan alasan tersangka tidak menunjuk pengacara untuk mendampingi kasusnya.

Memang, menurut Lingga, dalam kasus korupsi yang ancaman hukumannya 20 tahun penjara harus didampingi pengacara, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP.

“Apa alasan anda tidak menunjuk penasihat hukum?” tanya Hakim Ketua Lingga Setiawan kepada terdakwa Basuki.

Kemudian Basuki menjawab, alasan dirinya tak menunjuk pengacara, dia mengaku tak sanggup membayar pengacara.

“Saya mau menyampaikan apa adanya saja, tidak ada kemampuan ekonomi untuk membayar penasihat hukum,” jawab anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PDIP tersebut.

Mendengar jawaban tersebut, hakim kemudian menunjuk penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dibiayai oleh negara.

“Kalau tidak mau mengeluarkan biaya, saya akan menunjuk penasihat hukum dari Posbakum yang sudah disediakan negara,” jelas hakim.

Sidang akhirnya dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa.

Diketahui, dalam kasus ini, Anggota DPRD Tanggamus Basuki Wibowo sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) bantuan ternak lebah pada tahun 2021.

Warga Pekon Penantian, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus ini ditahan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Tani Mandiri 1, sekaligus Ketua Gabungan Kelompok Tani Penantian Karya Tani Mandiri Pekon (Gapoktan), Ulubelu. Kabupaten, Bupati Tanggamus.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyidik ​​Kejaksaan Tanggamus, Basuki Wibowo diduga memperkaya diri melalui dugaan tindak pidana korupsi yang diduga merugikan keuangan keluarga air sebesar Rp 518 juta.

 

Artikel ini sebelumnya telah terbit di sini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *