ANALISIS MENDALAM SENGKETA LAHAN DI LAMPUNG TENGAH, 126 PETANI PILIH MENYERAH DAN LEPASKAN LAHAN

lampungviral.id, Lampung Tengah – Sebanyak 126 petani dari tiga desa di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, memilih menyerahkan lahan pertaniannya kepada PT Bumi Sentosa Abadi. Di antara mereka, 79 petani telah menerima kompensasi. Namun masih ada beberapa petani yang menolak menyerahkan lahannya.

Kusuma Haryadi, Ketua Satgas Kompensasi Perkebunan dan Budidaya PT Bumi Sentosa Abadi (BSA), mengatakan total luas lahan yang diserahkan petani kepada perusahaan adalah 343,65 hektar. Lahan yang disebut masuk dalam Area Hak Guna Usaha (HGU) itu diserahkan kepada 126 petani. Menurut Haryadi, pihak perusahaan sudah melakukan verifikasi data dan melakukan survei lapangan. Setelah proses verifikasi, perusahaan akan membayar kompensasi finansial kepada petani. “Dari data ini yang sudah terverifikasi seluas 200,94 hektar. “Ada 79 petani yang sudah menerima uang ganti tanam tumbuh,” kata Kusuma, Selasa (10 Oktober 2023).

Hingga saat ini, perusahaan telah mengucurkan uang ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp 592 juta untuk petani. Perusahaan juga masih menerima jika ada petani yang ingin mendaftar untuk bisa mendapatkan ganti rugi. Dana ganti rugi disediakan hingga Rp 2,5 miliar.

Sementara itu, Firdaus, juru bicara petani, menolak menyerahkan lahan, menuturkan, masih ada ratusan petani yang memilih bertahan. Alasannya, tanah itu menjadi satu-satunya sumber penghidupan warga.

Menurut dia, saat ini, warga yang menolak melepaskan lahan semakin terdesak. Warga bahkan tidak bebas beraktivitas di kebun. Sebab, tiap hari aparat kepolisian berpatroli di sekitar lahan.

Sejumlah petani juga dibujuk agar bersedia melepaskan lahan dan mengambil uang ganti rugi yang disiapkan perusahaan. Aktivitas itu dianggap petani sebagai bentuk intimidasi.

”Kami meminta perlindungan pemerintah,” katanya.

Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Umi Fadilah Astutik menuturkan, konflik lahan di Anak Tuha sudah berlangsung sejak 2014. Bahkan, sengketa lahan itu sudah melalui proses gugatan kasasi hingga Mahkamah Agung.

Awalnya, lahan di tiga kampung tersebut dikelola PT Chandra Bumi Kota atas dasar penerbitan HGU selama 25 tahun, kurun waktu 1968-1993. Izin HGU perusahaan itu kembali diperpanjang selama 25 tahun, 1991-2006.

Namun, tahun 1990, PT Chandra Bumi Kota diambil alih PT BSA, berikut asetnya berupa lahan singkong dan tebu. PT BSA lalu mengajukan HGU di lahan tersebut untuk kurun waktu tahun 2005-2040.

”Menurut perusahaan, dari 955 hektar lahan yang telah diterbitkan HGU-nya, hanya 60 hektar dapat dikelola,” katanya.

Umi menyebut, warga yang mengklaim memiliki lahan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahun 2014. Namun, gugatan itu ditolak sehingga masyarakat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Tanjung Karang pada tahun 2016. Upaya banding warga kembali ditolak di tingkat PT.

”Masyarakat lalu melakukan upaya hukum lebih lanjut dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2017. MA juga menolak permohonan kasasi,” katanya. Atas dasar itulah, perusahaan melakukan eksekusi lahan.

artikel ini telah terbit di sini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *