KETUA DPW PWDPI RIAU DALAM MENGUNGKAP KASUS KRIMINALISASI TERHADAP SUAMINYA

KRIMINALITAS61 views

lampungviral.id, KRIMINALITAS – Untuk memperjuangkan suami yang diduga dikriminalisasi oleh rentenir dan notaris, Ketua DPW Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Provinsi Riau, Fifit Lidya Elsyah, melapor ke Mabes Polri dan Presiden serta aparat setempat. Polda Provinsi Riau menuntut keadilan.

“Untuk menuntut keadilan atas tuduhan kriminalisasi terhadap suami saya, hari ini saya atas nama Ketua DPW PWDPI Riau, saya menyampaikan laporan kepada Presiden, Kapolri, dan Polda Riau terkait tuduhan palsu pemalsuan dokumen. . Tanda tangan saya dan harta milik saya diambil oleh oknum notaris dan rentenir,” tegas Ketua DPW. PWDPI Riau, Lidya pada (29 September 2023).

Ketua PWDPI Riau sangat menyayangkan proses peradilan di Riau yang disebut selektif dalam penerapannya. Berlanjut dengan permasalahan hutang dan piutang, suami saya divonis bersalah dan kini harus menjalani hukumannya karena pengadilan memutuskan suami saya bersalah dan harus menjalani hukuman penjara 6 bulan tanpa memperhatikan detail yang kami miliki. pengadilan. proses hukum. .

“Sebagai warga negara yang baik dan Ketua DPW PWDPI, saya tetap menghormati proses hukum yang berjalan,” tegasnya. Namun, sebagai warga negara yang dilindungi hak asasinya, saya juga berhak melindungi suami saya yang dianggap salah.”.

Lidya menjelaskan, banyak kejanggalan yang ditemukan dalam proses hukum tersebut, pasalnya barang bukti kepemilikan tersebut diserahkan wartawan ke polisi dalam bentuk akta yang dikeluarkan notaris atas nama nama tersebut yang disebut melanggar tanda tangan suaminya. Padahal, jelasnya, menuntut kembali hak milik yang diterbitkan dengan akta notaris hampir sama dengan meminjamkan uang dengan bunga tinggi.

“Masih patah hati, suami saya meminjam Rp 130 juta dan membayar kembali sekitar Rp 150 juta beserta bunganya, kemudian rumah kami senilai sekitar Rp 600 juta juga disita. Selain itu, suami saya didakwa mengendalikan hak orang lain atas rumah kami dan harus menjalani hukuman enam bulan. “Dimana letak kemanusiaan dan keadilan di negara kita,” keluh Ketua PWDPI Riau.

Ketua DPW PWDPI Riau Lidya menambahkan, atas nama dirinya dan masih menjabat sebagai Ketua PWDPI Ria, hari ini ia melaporkan rentenir dan notaris karena memalsukan tanda tangan dan memeras suaminya.

“Hari ini saya melaporkan rentenir dan notaris yang mengkriminalisasi suami saya, diduga memalsukan tanda tangan, dan memanipulasi dokumen tanah dan rumah kami. Dalam kasus ini, kami juga merasa suami saya menjadi korban pemerasan yang dilakukan rentenir. Ia menyimpulkan: “Saya juga bertanya-tanya apakah rentenir di negara kita telah dilegalkan sehingga polisi dapat melindungi mereka.”

Lebih lanjut, seperti diberitakan sebelumnya, karena meyakini suaminya telah dikriminalisasi oleh oknum notaris dan rentenir, Ketua Dedwan Pengurus Daerah (DPW) Persatuan Jurnalis Duta Besar Indonesia (PWDPI) Provinsi Riau, Fifit Lidya Alsyah meminta agar suaminya dikriminalisasi. Hukum. Aparat penegak hukum terpaksa melepaskan suaminya, Iptu, Ferru Kamsul Asnawi, yang notabene pegawai negeri sipil dan anggota Polda Riau.

Ketua DPW PWDPI Riau Lidya juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan akta properti (HGB) yang dilakukan oknum notaris dan rentenir.

“Kami merasa dirugikan, suami saya didakwa pidana, saya mohon kepada aparat penegak hukum di Polda Riau untuk tidak selektif atau memihak dalam proses pelaksanaannya. Kalau suami saya meminjam uang, kenapa dia begitu?” dia dihukum,” keluh Ketua DPW PWDPI kepada awak media Grup PWSPI, Selasa (26 September 2023).

Ketua PWDPI Riau menceritakan rangkaian kejadian pada 20 Oktober 2004, suaminya Ferri K Asnawi meminjam uang kepada Suparman yang diduga rentenir sebesar Rp 130 juta untuk menyerahkan Sertifikat Jaminan (HGB). . ) menyerahkan rumahnya kepada Suparman dengan akad utang piutang yang ditandatangani kedua belah pihak untuk pembayaran bunga tahunan sebesar Rp 7 hingga 12 juta.

“Lalu setelah menandatangani surat tersebut , Suparman mennyerahkan uang pinjaman kepada suami saya didalam mobil dan sekaligus mennyerahkan jaminan sertifikat tanah,”ungkap Lidya.

Setelah transaksi pinjaman selesai, Lidya mengatakan suaminya, Ferri, berangkat ke kantor dan melanjutkan aktivitas normal. Sedangkan bunga harus dibayarkan sesuai isi perjanjian mulai tanggal 20 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017. Terjadi kesalahan pembayaran pada tanggal 20 Oktober 2018. Suparman menolak dan malah melayangkan surat panggilan meminta uang tebusan.

keamanan senilai R400. juta dolar dan diminta keluar rumah dalam waktu 24 jam dengan menyerahkan surat somasi dari pengacara Suparman atas nama Syafrizal Andiko, beserta sertifikat HGB yang mengubah namanya dari Indra Alamsyah menjadi Suparman.

“Saya dan suami kaget karena proses dan pendaftaran BPN dilakukan pada hari dan waktu yang sama dengan penyerahan pinjaman di 2 lokasi berbeda, proses pendaftaran dan “Akta Jual Beli (AJB) semua selesai” dilakukan di Kampar Jalan Pasir. Putih sekaligus menyerahkan uang tersebut kepada Pak Yamin, Kota Pekanbaru, dekat Polres Pekanbaru,” kata Ketua DPW PWDPI.

Ketua PWDPI Riau juga mengatakan, setelah menerima panggilan, ia dan suaminya Ferri langsung mendatangi kantor notaris Fanessa Ihsandora di Jalan Pasir Putih untuk menanyakan produk-produk yang dibuat oleh notaris serta proses pembuatan AJb dan turunannya. Suami Lidya Ferri belum pernah menyaksikan.

“Setelah surat AJB atas nama Suparman diterbitkan oleh notaris, kami mendatangi notaris tersebut untuk menanyakan proses pembuatan akta tersebut, karena suami saya tidak pernah mau menandatangani surat tersebut. “Jelas salah,” kata Lidya.

Lidya pun heran dan bertanya-tanya bagaimana mungkin pendaftaran di kantor BPN, pergantian nama dari Indra Alamsyah menjadi Suparman dilakukan pada hari dan waktu yang sama dengan penyerahan uang pinjaman. Namun Fanessa Ihsandora selaku notaris produk belum bersedia bertemu dengannya.

“Sebenarnya saya dan suami sudah tiga kali ke notaris tapi notaris tersebut tidak mau bertemu dengan kami dengan alasan tidak ada,” ujarnya.

Ketua PWDPI Riau mengaku semakin kaget saat suaminya mendapat panggilan klarifikasi dari Subkomite 4 Polda Riau untuk menghadap Ipda Edi Siswanto selaku penyidik ​​untuk menyiapkan BAP dirinya.

“Sebelum ke Wakil Direktorat 4 untuk menghadap Pak Edi Siswanto, kami meminta petunjuk dan diminta bertemu dengan Irjen Polda Riau. Beliau meminta kami melaporkan pemalsuan tanda tangan dan AJB palsu tersebut ke SPKT Polda Riau dan selain itu kami juga diminta kooperatif dalam pemanggilan tersebut. Pemanggilan ini dilakukan terus menerus hingga akhirnya pada tahap kedua kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Pekanbaru.

Tapi kasus suami saya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan di negara bagian Bangkinang, saya akhirnya diadili dan diputuskan untuk melakukan tindakan yang merugikan kami atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan suami saya, sesuai Pasal 167 UU Nomor 167 KUHAP.
1,” kata Lidya.

Ketua PWDPI Riau, Lidya akan terus memperjuangkan suaminya, dan akan minta bantuan hukum kepada organisasi per tempatnya bernaung untuk mencari keadilan.

“Sebagai orang yang terzolimi, saya akan terus mencari keadilan, saya juga rencana akan minta bantuan organisasi pers saya pusat, serta kemabes polri serta pemerintah pusat yang terkait,”pungkas Ketua DPW PWDPI Riau, Lidya, dengan meneteskan air mata.

(Red/M.Nasir)

Artikel ini telah terbit di sini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *