KONFLIK PERTARUNGAN RAKYAT VS OLIGARKI MEREBUTKAN LAHAN ANAK TUHA DAN REMPANG. ANDI SURYA

POLITIK36 views

lampungviral.id, POLITIK – Menanggapi kedua kasus pertanahan tersebut di atas, Andi Surya, akademisi UMITRA sekaligus pengamat pertanian, mengatakan kasus pertanahan seperti ini sering terjadi di republik ini, yang sering terjadi ketidakadilan, ia berisiko melanggar peraturan. Hukum Pokok Pertanian. TIDAK. Resolusi Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan yang diturunkan darinya: “Khusus dalam kasus Anak Tuha, Lampung Tengah dan Pulau Rempang, Riau, saya dapat mengatakan bahwa ini adalah fenomena perlawanan rakyat terhadap rezim yang oligarki dan cenderung oligarkis. didukung oleh pemerintah,” ujarnya. mantan anggota DPD RI dan DPRD Lampung.

Lanjutnya, ketika masyarakat mulai bereaksi terhadap penguasaan tanah secara sewenang-wenang oleh oligarki, meski hak ulayat masyarakat masih melekat secara hukum, pemerintah tetap harus menghormati hak ulayat tersebut sebelum diundangkan. izin: “Ironisnya, ketika masyarakat adat tidak bereaksi, pemerintah seolah berpihak pada oligarki dengan memberikan izin berupa; Andi Surya menjelaskan: “Hak budaya, hak membangun, hak pakai hasil, hak sewa, hak pembukaan lahan dan hak memungut hasil hutan tanpa memperhatikan pertimbangan sejarah status tanah Masyarakat Adat”.

“Namun di sisi lain, manakala masyarakat pemilik lahan mulai bergerak dalam demo dan protes didukung LSM, pengamat agraria dan tokoh-tokoh politik, pemerintah mulai membuka ruang komunikasi, gejala ini menurut saya kurang efektif dalam meredam kasus-kasus lahan selanjutnya yang melibatkan oligarki atau institusi pemerintah dalam merencanakan pemanfaatan lahan, model penyelesaian seperti ini kemungkinan akan terus berlanjut dan tidak produktif”, urai akademisi yang juga Ketua Yayasan Universitas Mitra Indonesia ini.

Dilanjutkannya, Andi Surya memberi saran; “Pertama, pastikan sebelum pemerintah mengeluarkan izin pengelolaan lahan lakukan telaah kajian hukum tanah dan sosiologi keagrariaan atas lahan yang akan dieksekusi sehingga mengurangi dampak konflik dengan rakyat, kedua, sudah waktunya UUPA No 5/1960 diubah sesuai kebutuhan zaman kini karena UUPA dibuat tahun 1960 saat Presiden Soekarno berkuasa”.

“Ketiga, soal keekonomian, sebelum pemerintah ada, secara sosiologis lahan-lahan ini merupakan milik masyarakat adat yang telah dihuni dan dikelola ratusan tahun lalu, itu adalah hak-hak rakyat yang harus dihormati dan diganti rugi sesuai keekonomian masa kini bukan sekedar penggantian tali asih atau ganti tanam tumbuh yang kurang adil itu”, lanjut Andi Surya

Terkait lahan di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, Andi Surya memberi tanggapan; “Saya melihat masih ada dominasi perusahaan swasta atas lahan-lahan yang dikelola masyarakat, contohnya; perusahaan memberi izin panen dan tali asih melalui Pokja Forkompimda yang dananya disiapkan perusahaan, kelihatannya seakan-akan Pokja ini wakil dari perusahaan”, telaah Andi Surya.

“Ada baiknya selain dari unsur pemerintah, Pokja diisi juga dari unsur masyarakat dan para tetua kampung yang memahami histori lahan Anak Tuha ini”, sebut Andi Surya.

“ini untuk menghindari subjektitas, sehingga kebijakan izin panen dan tali asih atau ganti rugi lebih berkeadilan, dan selanjutnya pemerintah harus meneliti hak atas lahan yang di kelola perusahaan ini, jika terdapat ketidaksesuaian maka perusahaan harus dipinalti”, urainya sambil menutup pembicaraan.

Artikel ini sebelumnya sudah terbit di sini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *